Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap orang yang sangat berarti dan harus dipenuhi ketika berhadapan dengan proses hukum, dengan cara yang demikian setiap orang akan percaya terhadap hukum itu sendiri. Jaksa dalam menetapkan seorang menjadi tersangka harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus melalui proses pemeriksaan bukti terlebih dahulu.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam hukum acara pidana. Jenis Penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskripstif analitis, kemudian sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dan analisis bahan hukum yang digunakan yaitu secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam perkara Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tidak sesuai dengan prosedur hukum acara. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya penyidik berpegang pada prosedur hukum acara pidana yang berlaku dalam kasus FT. Penetapan tersangka FT, oleh penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan hukum acara dan tidak sesuai dengan alat-alat bukti menurut hukum acara pidana, sehingga konsekuensi dari penetapan tersangka tidak sah maka proses lainnya juga di anggap tidak sah menurut hukum.