Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Apakah hanya pemerintah yang dapat berkedudukan sebagai legal Standing dalam mekanisme pembubaran partai politik dan Apakah warga Negara Indonesia dapat memiliki legal standing dalam mekanisme pembubaran partai politik. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Warga Negara Indonesia dapat memiliki Legal standing ( kedudukan hukum ) untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik, bukan hanya pemerintah. Hal tersebut dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rakyat memiliki hak untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan penjelmaan kehendak rakyat. Dengan demikian rakyat juga berhak untuk menjadi pemohon dalam mekanisme pembubaran partai politik karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang memiliki hak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dan keterlibatan rakyat tersebut merupakan perwujudan dari Negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan demokratis.