Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Di Indonesia sering ditemukan pelibatan anak dalam pemilihan umum. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu bukanlah perbuatan yang tepat karena anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan politik sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maraknya pelibatan anak dalam kampanye pemilu menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam pemilu dan pertanggungjawaban pidana partai politik yang melibatkan anak dalam pemilu.
Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil yang diperoleh adalah bentuk perlindungan hukum terdapat anak yang dilibatkan dalam pemilu ialah bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana, salah satu syarat pembentukan partai politik adalah partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum serta mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum. Dengan demikian partai politik yang melibatkan anak dalam pemilihan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.