Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Salah satu syarat untuk melakukan
perjalanan keluar daerah maupun keluar negeri pada masa pandemi Covid-19 ini
wajib mengantongi surat keterangan kesehatan yang didapatkan dengan cara
melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit, hal ini dimanfaatkan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab mereka menjual surat keterangan kesehatan
yang dipalsukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena sering terjadi
jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan maka timbul kesan wajar
dalam lingkungan masyarakat. Tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan
yang dipalsukan perlu penegakan hukum yang tegas untuk meminimalisir
kejahatan ini. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas yaitu bentuk
penegakan hukum pidana terhadap jual beli surat keterangan kesehatan yang
dipalsukan dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana jual
beli surat keterangan yang dipalsukan.
Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif,
sehingga penelitian hukum bersumber dari undang-undang, norma hukum yang
berlaku. Penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum primer dan sekunder,
teknik analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum
pidana terhadap praktek jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan
dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat pada
umumnya dan diperjelas dengan Pasal 268 KUHP yaitu pemalsuan surat
keterangan dokter, penerapan sanksi pidana yang diberikan tidak efektif karena
peranan penegak hukum kurang tegas dalam menangani tindak pidana jual beli
surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19.