Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19

Fira H Putri - Nama Orang;

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Salah satu syarat untuk melakukan
perjalanan keluar daerah maupun keluar negeri pada masa pandemi Covid-19 ini
wajib mengantongi surat keterangan kesehatan yang didapatkan dengan cara
melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit, hal ini dimanfaatkan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab mereka menjual surat keterangan kesehatan
yang dipalsukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena sering terjadi
jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan maka timbul kesan wajar
dalam lingkungan masyarakat. Tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan
yang dipalsukan perlu penegakan hukum yang tegas untuk meminimalisir
kejahatan ini. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas yaitu bentuk
penegakan hukum pidana terhadap jual beli surat keterangan kesehatan yang
dipalsukan dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana jual
beli surat keterangan yang dipalsukan.
Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif,
sehingga penelitian hukum bersumber dari undang-undang, norma hukum yang
berlaku. Penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum primer dan sekunder,
teknik analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum
pidana terhadap praktek jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan
dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat pada
umumnya dan diperjelas dengan Pasal 268 KUHP yaitu pemalsuan surat
keterangan dokter, penerapan sanksi pidana yang diberikan tidak efektif karena
peranan penegak hukum kurang tegas dalam menangani tindak pidana jual beli
surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1443 PUT p
SP.1443 PUT p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1443 PUT p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1443
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penegakan Hukum
Pemalsuan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?