Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh
lingkungannya. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan
kehidupan manusia yang baik dan sehat. Kesehatan Masyarakat di suatu Lingkungan merupakan
hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No.
32 Tahun 2009 Pasal 65 dan 66 telah memberi jaminan kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Kabupaten Maluku Barat Daya di Kelurahan Tiakur terdapat banyak sekali
masalah lingkungan Hidup, di antaranya adalah pembuangan sampah, dampak dari
pembuangan sampah tersebut adalah terjadi banjir dan tersendatnya saluran pembuangan
air, terutama kondisi di daerah arah jalan ke PLN. diwilayah lingkungan tersebut sudah
dijadikan daerah resapan air, dan juga pada daerah tersebut terdapat banyak sekali
pemukiman warga sehingga dapat merugikan aktivitas masyarakat didaerah resapan
air tersebut. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk mengkaji perlindungan hukum
lingkungan yang bersih dan sehat. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk
menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan masalah yang di teliti dengan
bersifat kualitatif.
Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat
pencemaran di Kelurahan Tiakur sangat perlu untuk ditindak lanjuti oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya dengan memaksimalkan
Pengawasan terhadap Lingkungan hidup di Kelurahan Tiakur, serta meningkatkan
sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan
mengajak masyarakat untuk berperan aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Pembuangan sampah yang terjadi di Daerah Resapan Air
Kelurahan Tiakur sudah memenuhi unsur-unsur pencemaran, hal itu disebabkan
belum adanya peraturan Daerah atau peraturan Bupati yang yang mengatur tentang
pengelolaan lingkungan sehingga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum
terhadap pelaku pencemaran. Berdasarkan hasil diatas maka penulis perlu untuk
memberikan saran sebagai berikut: Pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah
(PERDA) Tentang Pengelolaan Sampah. Meningkatkan Sosialisai tentang
Lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Meningkatkan Pengawasan
secara maksimal terhadap lingkungan hidup. Menyediakan Tempat Penampungan
Akhir (TPA) yang layak dan berada jauh dari pemukiman masyarakat.