Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelaksanaan reses Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya diatur dalam
Peraturan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata
Tertib Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Reses merupakan sarana
komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah
pemilihannya. Masa reses ini menjadi media bagi anggota dewan untuk menyerap
aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Reses
adalah salah satu kunci keberhasilan bagi anggota DPRD sebagai aktor yang berperan
sebagai representasi dan wakil rakyat di pemerintahan. Untuk itu isu hukum dalam
penulisan ini antara lain Bagaimana pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Barat Daya? Dan adakah akibat tanggung gugat?
Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approatch) dan pendekatan
konseptual (Conceptual Approatch).
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Barat Daya tidak melakukan kegiatan reses secara maksimal. Berbagai
persoalan transparansi dan akuntabilitas pelaporan reses masih terus terjadi mulai dari
perencanaan dan distribusi anggaran reses serta pelaksanaan yang kurang
mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Hal ini disebabkan karena ada sebagian Anggota DPRD melakukan kegiatan reses
semata-mata karena sebuah kewajiban, namun pelaksanannya tidak sesuai harapan.
Untuk itu, maka Anggota DPRD yang melaksanakan reses dengan tidak maksimal
seharusnya menerima konsekwensi hukum. Karena telah terjadi kerugian keuangan
negara sebagai akibat dari pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut
terjadi karena disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Anggota DPRD karena reses merupakan suatu kewajiban daripada Anggota DPRD
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.