Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

h kebijakan luar negeri yang di keluarkan oleh Amerika Serikat untuk
melawan “Musuhnya” (Iran, Korea Utara, dan Rusia) melaluiancaman sanksi
kepada Negara manapun yang bekerjasama dengan mereka.Oleh karena itu, Turki
berada dalam ancaman sanksi berupa embargo ekonomioleh Amerika Serikat
karena telah melakukan perjanjian pembelian senjata S-400 dengan negara
Rusia.Sementara pembelian senjata S-400 sangat dibutuhkan oleh Turki untuk
memperkuat pertahanan negaranya dari serangan luar.Sehingga hal ini kemudian
menjadi polimik terutama mengenai prinsip non intervensi terhadap urusan dalam
negeri Turki.
Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan
sumber bahan hukum menggunakan hukum primer, sekunder dan
tersier.selanjutnyadikualifikasi dan disusun dengan sistematis, dan dianalitis
secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun CAATSA merupakan
kewenangan jurisdiksi Amerika Serikat untuk membuat kebijakan dan aturan
hukum nasionalnya, namun dalam hal mengamcam Negara lain dalam urusan
dalam negeri Turki adalah bertentangan dengan Pasal 6 Konvensi Wina 1969
tentang Hukum Perjanjian Internasional,dimana Turki sebagai Negara berdaulat
memiliki hak untuk mengadakan perjanjian internasional dengan Negara manapun
termasuk dengan Rusia. Demikianpun dalam Pasal 6 Arms Trade Treaty (ATT)
tentang Perjanjian Perdagangan Senjata.Turki juga tidak termasuk dalam katagori
Negara yang dilarang dalam pembelian senjata. Bahkan prinsip dalam Arms Trade
Treaty (ATT) adalah justru menolak adanya campur tangan terhadap urusan dalam
negeri Negara lain dalam bentuk dan alasan apapun. Ancaman sanksi Amerika
Serikat terhadap Turki selain bertentangan dengan hal tersebut juga bertentangan
dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang prinsip non intervensi.