Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Internasional
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Internasional

Jesica M Suripatty - Nama Orang;

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut
di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982
berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum
yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona
yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona yang
berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona yang berada di
bawah yurisdiksi penuh negara pantai dan zona-zona bagian di mana negara pantai
dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam
konvensi ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukan ketentuan hukum internasional
mengenai penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia. Jenis penelitian
ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penataan kabel dan pipa bawah laut di
perairan Indonesia terdapat dalam UNCLOS 1982 yang meliputi Perairan Pedalaman,
Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, Landas Kontinen, Laut
Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional. Sedangkan pengaturan yang lebih
spesifik diatur dalam hukum nasional yang pengaturannya bersifat lintas sektoral
sehingga mengakibatkan penataan kabel dan pipa bawah laut dapat dikatakan belum
optimal. Diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Laut Nasional serta harus ada kerja
sama dari berbagai kementerian untuk mengkaji lebih lanjut terhadap penataan kabel
dan pipa bawah laut di perairan Indonesia.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 CD Skripsi Internasional) SI.230 SUR p
SI.230 SUR p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.230 SUR p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.230
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Internasional
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?