Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut
di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982
berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum
yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona
yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona yang
berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona yang berada di
bawah yurisdiksi penuh negara pantai dan zona-zona bagian di mana negara pantai
dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam
konvensi ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukan ketentuan hukum internasional
mengenai penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia. Jenis penelitian
ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penataan kabel dan pipa bawah laut di
perairan Indonesia terdapat dalam UNCLOS 1982 yang meliputi Perairan Pedalaman,
Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, Landas Kontinen, Laut
Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional. Sedangkan pengaturan yang lebih
spesifik diatur dalam hukum nasional yang pengaturannya bersifat lintas sektoral
sehingga mengakibatkan penataan kabel dan pipa bawah laut dapat dikatakan belum
optimal. Diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Laut Nasional serta harus ada kerja
sama dari berbagai kementerian untuk mengkaji lebih lanjut terhadap penataan kabel
dan pipa bawah laut di perairan Indonesia.