Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Masyarakat Maluku mengenal tanah dati sebagai tanah yang diberikan sebagai
kompensasi kepada mata rumah yang melaksanakan tugas dati. Tanah dati dapat menjadi dati
lenyap, jika tidak ada lagi keturunan sebagai ahli waris. Dati lenyap kemudian diambil alih
oleh Pemerintah Negeri dan kemudian dapat diberikan kepada anak negeri lainnya yang
pantas mendapatkannya untuk dikuasai dan dimiliki. Dalam pemberian atas tanah dati lenyap
kepada anak negeri, seringkali justru menyebabkan terjadi sengketa yang tidak dapat
diselesaikan, sehingga pihak yang merasa berhak mengajukan penyelesaiannya melalui jalur
pengadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui
penelitian kepustakaan yaitu menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan
penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
sengketa tanah dati beragam, akan tetapi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena saling klaim atas dati lenyap dari Kepala Dati Estefanus Wattimena. Berdasarkan
bukti-bukti yang ditampilkan dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa kedua dusun
dati lenyap merupakan milik dari Tergugat yang diberikan oleh Pemerintah Negeri kepada
kakek Tergugat pada tahun 1923 sebagai balas jasa dalam pembangunan Negeri Urimessing,
dan bahwa sudah puluhan tahun lamanya Tergugat dengan itikad baik telah mengusahakan
tanah itu, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak dapat melemahkan buktibukti yang diajukan oleh Tergugat.