Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Setiap daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia, dapat ditemukan
masyarakat adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah menjadi tempat dimana warga
masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya.
Terkait dengan persoalan pengadaan tanah oleh Pemerintah selama ini terhadap tanah
adat untuk kepentingan umum hingga saat ini meninggalkan banyak persoalan karena
dalam proses pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Untuk itu yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur
pelepasan tanah adat untuk kepentingan umum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif
dengan mengkaji hukum tertulis yang berlaku, sehingga diperoleh kepastian hukum
bahwa prosedur pelepasan tanah adat untuk kepentingan umum oleh pemerintah
selama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa prosedur pelepasan hak
atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau tanah adat untuk kepentingan
umum tidak berbeda dengan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah pada
umumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan hukum tanah nasional yang
berlaku di Indonesia. Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan setelah ada
kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi.
Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat adat Desa Wakarleli Pulau Moa
Kabupaten Maluku Barat Daya, pelepasan hak atas tanah adat dilakukan melalui
musyawarah adat dengan adanya pembayaran uang sirih pinang sebagai bentuk ganti
kerugian kepada masyarakat adat Desa Wakarleli.