Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat dibutuhkan,mengingat kedudukan pekerja/buruh secara sosial-ekonomis sangat lemah terlebih khusus dimasa pandemi covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan perusahaan, sehingga pekerja harus dirumahkan bahkan juga terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada kesejahteraan pekerja dan mempengaruhi hak-hak normatif pekerja/buruh.
Rumusan masalah untuk menjawab problematika diatas, pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat pandemi covid 19, kedua, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi covid 19. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK di masa pandemi covid 19 dan mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK pada masa pandemi covid 19 mencakup 2 bentuk perlindungan hukum baik dari pengusaha berupa pemenuhan hak hak pekerja yang telah tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan berupa kompensasi dan surat pengalaman kerja sedangkan dari pemerintah, dikeluarkannya produk hukum dan program-program perlindungan pekerja. implementasi dari perlindungan tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan terhadap pekerja di masa pandemi covid 19 terkait dengan hak-hak yang dipenuhi atas kesepakatan bersama. walaupun, dalam konteksnya ada juga hak pekerja yang tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga pada diterbitkannya program kartu prakerja, program padat karya tunai serta jaring pengaman sosial.