Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti semua sendi-sendi kehidupan
negara harus harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral agar terciptanya
suatu keadilan,yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam
hati sanubari manusia sebagai mahkluk sempurna yang mampu meletakan dasar-dasar
penghormatan terhadap kehidupan alam sekitarnya melalui penggalian nilai-nilai, ideide yang baik yang ada dalam jiwa manusia yang paling dalam, namun kenyataannya
hukum sesungguhnya belum mampu menyentuh sendi kehidupan bangsanya dengan
secara baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perkara pada tindak pidana
penganiyaan dapat saja terjadi pada siapapun dan dilakukan oleh siapapun, seperti
pada tanggal 09 november 2015 dimana masyarakat sipil melakukan tindakan
penganiayaan terhadap anggota TNI-AD. dan prosesnya berlanjut pada Pengadilan
Negeri Ambon.
Penelitian ini, merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaki menggunakan berbagai
data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil Terhadap Anggota TNI-AD,
maka dapat disimpulkan bahwa; Dalam pertanggung jawaban pidana para terdakwa
terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan, para terdakwa harus menjalani pidana
penjara, karena berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anggota TNI.AD.