Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil Terhadap Anggota TNI-AD
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil Terhadap Anggota TNI-AD

Fridolin S Mukudjey - Nama Orang;

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti semua sendi-sendi kehidupan
negara harus harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral agar terciptanya
suatu keadilan,yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam
hati sanubari manusia sebagai mahkluk sempurna yang mampu meletakan dasar-dasar
penghormatan terhadap kehidupan alam sekitarnya melalui penggalian nilai-nilai, ideide yang baik yang ada dalam jiwa manusia yang paling dalam, namun kenyataannya
hukum sesungguhnya belum mampu menyentuh sendi kehidupan bangsanya dengan
secara baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perkara pada tindak pidana
penganiyaan dapat saja terjadi pada siapapun dan dilakukan oleh siapapun, seperti
pada tanggal 09 november 2015 dimana masyarakat sipil melakukan tindakan
penganiayaan terhadap anggota TNI-AD. dan prosesnya berlanjut pada Pengadilan
Negeri Ambon.
Penelitian ini, merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaki menggunakan berbagai
data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil Terhadap Anggota TNI-AD,
maka dapat disimpulkan bahwa; Dalam pertanggung jawaban pidana para terdakwa
terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan, para terdakwa harus menjalani pidana
penjara, karena berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anggota TNI.AD.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (7 CD Skripsi Pidana) SP.1420 MUK p
SP.1420 MUK p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1420 MUK p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1420
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?