Detail Cantuman
Advanced SearchSKRIPSI HUKUM PIDANA
Sarana Pidana Dalam Pelaksanaan Putusan Bawaslu Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah proses penyaluran kedaulatan rakyat, namun
banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilhan Umum.
Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum
primer,sekunder dan tresier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian
menganalisa dan membahas tentang apakah pidana dapat digunakan sebagai
sarana terakhir dalam pelanggaran pemilu dan akibat hukum tidak dilaksanakan
putusan administrasi bawaslu kota ambon oleh komisi pemilihan umum, serta
sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum
Universitas Pattimura.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum yang
dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tresier. Analisis bahan hukum
adalah deskriptif analitis.
Hasil penelitian menujukan bahwa dalam pemilhan umum sering terjadi
pelanggaran administratif pemilu yang sudah diputuskan oleh Badan Pengawas
Pemilu namun tidak dilakukan oleh Komisi Pemilhan Umum, maka digunakan
pidana sebagai upaya terakhir, hal ini sama dengan pengunaan pidana dalam asas
Ultimium Remedium.
Ketersediaan
SP.1419 KIS s1 | SP.1419 KIS s | Perpus. Fak. Hukum (7 CD Skripsi Pidana) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
SP.1419 KIS s
|
Penerbit | Fakultas Hukum Unpatti : Ambon., 2021 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
SP.1419
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain