Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat
keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur
tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur
dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian
Timur mengeluarkan keputusan pembatalan 5 (lima) karateker tentang
pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala pemerintahan negeri
administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka penelitian ini
dimaksudkan untuk menganalisa apakah keputusan Penjabat Bupati Seram Bagian
Timur tersebut memenuhi syarat sahnya keputusan dan akibat hukumnya.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum
yang telah dikumpulkan dengan cara dikelompokkan menggunakan pendekatan
perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang dipelajari
untuk dianalisis secara normatif kemudian dikaji dengan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum.
Hasil penelitian ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat
Bupati Seram Bagian Timur tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu
keputusan dari unsur Kewenangan, sehingga keputusan tersebut menjadi tidak sah
dan akibat hukum atas keputusan tersebut adalah tidak mengikat sejak keputusan
atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang di timbulkan
dianggap tidak pernah ada.