Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Kepulauan Aru
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Kepulauan Aru

Lea Boruthnaban - Nama Orang;

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktriner atau
penelitian perpustakaan.
Berdasarkan analisi data pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam hal
wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota,
dan jalan desa sebagaimana dimaksud meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan. Berpijak pada pengaturan kewenangan penyelenggaran jalan tersebut di atas, maka
mencermati kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini memprihatinkan, karena masih
terdapat wilayah- wilayah di Kabupaten Aru yang belum terjangkau dengan fasilitas jalan - jalan
yang memadai. Dengan demikian ada dua hal yang harus dilakukan penyelenggara jalan
terhadap jalan rusak berdasarkan Pasal 24 UU LLAJ, yakni: Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sebagai penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi tanda
atau rambu lalu lintas pada jalan yang rusak, jika belum dapat dilakukan perbaikan jalan, untuk
mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apabila tidak dilaksanakan maka akibat hukumnya
adalah pemerintah dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana dan perdata dalam kaitan
dengan ganti kerugian apa akibat hukum jika Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru belum
memenuhi kebutuhan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pemerintahan) SH.413 BOR t
SH.413 BOR t1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.413 BOR t
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.413
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?