Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 2). Dengan deimikian Pendapatan Dana Desa di
atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Bealanja Negara (APBN) Pasal 2.
Menurut Peraturan Menteri dalam Negri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga
berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan yang berguna untuk menditeksi apakah terjadi penyimpangan atau
tidak. Jadi dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efesien serta sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat
daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang bersih dari
praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan Dana Desa.
Pemeriksaan secara berkala pada seluruh Program kegiatan yang dilakukan oleh
masing-masing Pemerintah Desa sehingga Track record Dana Desa tersebut di
gunakan.
Tujuan dari Penulisan ini hanya mengetahui Kewenangan dan Kedudukan
Insepktorat Daerah Kabupaten/kota dalam melakukan Fungsi pengawasan Dana
Desa yang di salurkan dari APBN ke nomor rekening Desa. Metode yang
digunakan dalam menulis mengunakan Penulisan Hukum normatif . bahan hokum
sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer litratur yang
berkaitan dengan Desa, Dana Desa dan Inspektorat, antara lain jurnal ilmiah, hasil
penelitian, Skirpsi dan Tesis adapun hasil penulisan ini menjawab mengenai
Kewenangan Inspektorat Dlam melakukan Fungsi Pengawasan Dana Desa.