Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan Inspektorat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Dana Desa
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangan Inspektorat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Dana Desa

Tommy H Rumeon - Nama Orang;

Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 2). Dengan deimikian Pendapatan Dana Desa di
atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Bealanja Negara (APBN) Pasal 2.
Menurut Peraturan Menteri dalam Negri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga
berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan yang berguna untuk menditeksi apakah terjadi penyimpangan atau
tidak. Jadi dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efesien serta sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat
daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang bersih dari
praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan Dana Desa.
Pemeriksaan secara berkala pada seluruh Program kegiatan yang dilakukan oleh
masing-masing Pemerintah Desa sehingga Track record Dana Desa tersebut di
gunakan.
Tujuan dari Penulisan ini hanya mengetahui Kewenangan dan Kedudukan
Insepktorat Daerah Kabupaten/kota dalam melakukan Fungsi pengawasan Dana
Desa yang di salurkan dari APBN ke nomor rekening Desa. Metode yang
digunakan dalam menulis mengunakan Penulisan Hukum normatif . bahan hokum
sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer litratur yang
berkaitan dengan Desa, Dana Desa dan Inspektorat, antara lain jurnal ilmiah, hasil
penelitian, Skirpsi dan Tesis adapun hasil penulisan ini menjawab mengenai
Kewenangan Inspektorat Dlam melakukan Fungsi Pengawasan Dana Desa.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pemerintahan) SH.409 RUM k
SH.409 RUM k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.409 RUM k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.409
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?