Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961

Abdullah A Husain - Nama Orang;

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan
Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi
Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima
bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan
terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun
dalam implementasinya, masih ada beberapa negara yang melanggar aturan hukum
diplomatik tersebut.
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah Konvensi Wina Tahun
1961 Tentang Hubungan Diplomatik mengatur tentang prinsip tidak diganggu-gugat
(inviolability), serta untuk mengkaji apakah penahanan Duta Besar Inggris oleh
pemerintah Iran merupakan pelanggaran terhadap prinsip tidak diganggu-gugat
(inviolability).
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan
teknik penelitian analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library
research), yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskripsi, dan diberi suatu
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik Inggris yang ada
di Iran memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam
Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khusunya Pasal 29 secara
ekspilisit telah di jewantahkan hak tidak digangguguat (Inviolability) dari perwakilan
diplomat.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 CD Skripsi Internasional) SI.218 HUS p
SI.218 HUS p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.218 HUS p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.218
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pelanggaran
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?