Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan
Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi
Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima
bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan
terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun
dalam implementasinya, masih ada beberapa negara yang melanggar aturan hukum
diplomatik tersebut.
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah Konvensi Wina Tahun
1961 Tentang Hubungan Diplomatik mengatur tentang prinsip tidak diganggu-gugat
(inviolability), serta untuk mengkaji apakah penahanan Duta Besar Inggris oleh
pemerintah Iran merupakan pelanggaran terhadap prinsip tidak diganggu-gugat
(inviolability).
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan
teknik penelitian analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library
research), yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskripsi, dan diberi suatu
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik Inggris yang ada
di Iran memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam
Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khusunya Pasal 29 secara
ekspilisit telah di jewantahkan hak tidak digangguguat (Inviolability) dari perwakilan
diplomat.