Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Resolusi Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly
Resolution yang dikeluarkan setelah sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 1
November 2013, salah satu butir resolusi tersebut menegaskan hak yang
tercantum dalam perjanjian Internasional tentang hak sipil dan hak politik,
khususnya hak atas privasi sesuai dengan pasal 12 dari deklarasi Universal hak
asasi manusia dan pasal 17 perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak
politik. Resolusi ini merupakan reaksi terhadap kegiatan spionase yang terus
menerus terjadi beberapa tahun belakangan yang salah satu kasusnya dilakukan
oleh National Security Agency (NSA) yang bekerja mengumpulkan pembicaraan
para petinggi negara serta informasi-informasi lainnya dengan melakukan
penyadapan terhadap akses optik bawah laut. Masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah mengenai penerapan sanksi oleh PBB dan dampak yang
ditimbulkan terhadap negara yang menjadi korban tindakan spionase.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum
Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendektan
Konseptual dan Pendekatan Kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan
mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap Penerapan Sanksi PBB pada
Tindakan Spionase serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Suatu Negara. Kegiatan memata-matai (spionase) terhadap suatu negara merupakan
sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh badan intelijen National security Agency
(NSA) dan Central Intelligence Agency (CIA). Pelanggaran tersebut dilakukan
tanpa memperhatikan perjanjian-perjajian tentang hak sipil dan hak politik dan
juga Prinsip-prinsip Hukum dalam Hukum Diplomatik serta Hukum Internasional
itu sendiri, oleh karena itu PBB sebagai intsrumen penegak Hukum Internasional
perlu menghadirkan sebuah konvensi yang mengatur secara penuh mengenai
kegiatan spionase.