Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Terjadinya pembubaran suatu koperasi karena diduga melakukan
penggelapan uang, maka dalam hal ini para anggota koperasi merasa dirugikan.
Pihak koperasi dalam hal ini tidak melakukan ganti kerugian terhadap para
anggotanya yang merasa dirugikan. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 25
Tahun 1992 pasal 34 ayat ( 1 dan 2 ).
Perumusan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu Bagaimana
tanggungjawab pengurus koperasi terhadap anggotanya dalam hal terjadinya
pembubaran koperasi. Mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pengurus
terhadap anggotanya dalam hal terjadinya pembubaran koperasi, Sebagai salah
satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas
Pattimura. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, ya itu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Spesifikasi penilitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif atau analitis.
Data yang sudah di peroleh, lalu dilakukan analisis secara kualitatif.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Perkoperasian tersebut,
maka Pengurus koperasi yang karena kelalaiannya menyebabkan pembubaran
koperasi dapat bertanggungjawab secara pribadi dan bersama-sama terhadap
pembubaran koperasi yang berupa menanggung kerugian yang diderita koperasi
tersebut. Selain penggantian kerugian, pengurus koperasi yang melakukan
tindakan dengan sengaja tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penuntutan
oleh penuntut.