Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

LPKSM, sengketa konsumen, Perlindungan Konsumen Konsumen
dengan segala keterbatasanya yang ada sering membeli produk yang tidak
sebagaimana diharapkan dan menderita kerugian akibat membeli produk tersebut.
Seiring berjalannya waktu untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak
dirugikan oleh pelaku usaha dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan agar
dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha
muncul Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang
dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat ini berfungsi sebagai penerima aspirasi atau keluhan konsumen yang
dirugikan dan untuk menangani masalah penyelesaian sengketa konsumen dan
pelaku usaha.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui buku,undang-undang
dan juga wawancara. Pengolahan dan analisis bahan hukum adalah deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian Metode penyelesaian mengedepankan negosiasi dan
mediasi. Namun untuk tugas-tugas lain dari LPKSM yang didasarkan pada Pasal
44 ayat (3) huruf b UUPK dan Hak konsumen yaitu Pasal 4 f UUPK belum
terlaksana dengan baik dimana LPKSM bertugas untuk melakukan pembinaan
terhadap konsumen agar terselesaiakannya sengketa konsumen. Juga hambatan
yang dialami oleh lembaga dalam melindungi hak-hak konsumen di antaranya
adalah masalah finansial, waktu, kurangnya pengetahuan, ketidak mandirian
konsumen itu sendiri.