Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun
prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI
juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam
KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No
25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk
menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap
prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku
disiplin”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Sumber bahan hokum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan
selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, disimpulkan bahwa Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum
disiplin militer, maka bawahan wajib patuh dan taat kepada atasan, serta
menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan,
berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk
kepentingan kedinasan. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer perlu
diberlakukan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi bawahan yang
melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dan bagi pihak lainnya merupakan
upaya mendidik dan membina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
Perlunya diadakan pembaharuan sistem hukum peradilan militer berdasarkan azas
keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka hukum. Sehingga
menjamin seluruh warga negara terhadap kedudukannya di mana hukum baik itu
menyangkut masalah perkaranya (Materiil) maupun penanganan perkaranya
(Formil)