Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Agreement to Promote Compliance with International Conservation and
Management Measure by Fishing Vessels on the High Seas (yang selanjutnya
disingkat Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993)
mengatur mengenai, upaya konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati di laut
lepas dengan meningkatkan pengawasan peran Negara bendera dalam praktik
pembenderaan kembali kapal penangkap ikan. Namun dengan maraknya
pelanggaran Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (yang selanjutnya
disingkat IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan di laut lepas
mengakibatkan perikanan dunia dihadapkan pada isu kelangkaan global, yang
dicerminkan dengan penurunan produksi tangkapan laut dunia. Hal ini yang
memotivasi penulis untuk meneliti pengaturan hukum tentang penangkapan ikan
di laut lepas berdasarkan FAO Compliance Agreement 1993. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti
hukum dari preskriptif analisis dengan objek penelitiannya adalah tujuan hukum,
didukung dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum
sekunder.
Pengaturan hukum tentang penangkapan ikan pada zona laut lepas
berdasarkan FAO Compliance Agreement 1993, telah diatur dalam Konvensi
Hukum Laut 1982 pasal 116, 117, 118, FAO Compliance Agreement 1993, Pasal
3 ayat (1), (7), (8), dan, Pasal 5 ayat (1), (2). Juga diatur lebih lanjut dalam
Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan (UNIA 1995) Ketiga ketentuan hukum
internasional tersebut saling berkaitan dalam melakukan pengelolaan sumber daya
ikan di laut lepas agar terciptanya tata kelola perikanan yang berkelanjutan
(Suistainable Fisheries). Selanjutnya dampak dari implementasi dari pada FAO
Compliance Agreement 1993 terhadap upaya konservasi adalah sebagai berikut:
meningkatkan tanggungjawab Negara Bendera terhadap kapal penangkap ikan
yang mengibarkan benderanya di laut lepas, Pendisiplinan pembenderaan kembali
(Reflaging) kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut
lepas, dan Kerja sama antar Negara dalam melakukan penangkapan ikan di laut
lepas.