Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah
Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini
bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal
27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut
belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu
tindakan yang dapat dilakukan, jika pemilik atau pun ahli waris tanah tersebut
sudah tidak ada lagi. Tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Negeri melakukan
pengakuan dan pengalihan terhadap Dati Pusaka Ajermata dengan nama Dusun
Tawares, yang pemilik atau ahli warisnya masih ada dalam lingkup tanah itu
berada.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang
bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum untuk
menganalisis permasalahan hukum yang terjadi dan juga mengkaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah
yang dilakukan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang secara yuridis
memiliki hak unutuk menguasai dan memiliki. Sehingga pengakuan dan
pengalihan yang dilakukan merupakan suatu penguasaan dan kepemilikan yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tindakan
Pemerintah Negeri adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat
berakibat merugikan berbagai pihak, baik Pemerintah Negeri maupun pemilik
tanah Dati Pusaka tersebut.