Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Unilateral Claim Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Indonesia-Vietnam Dan Dampak Hukumnya
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Unilateral Claim Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Indonesia-Vietnam Dan Dampak Hukumnya

Masriani Gainau - Nama Orang;

Kawasan perbatasan laut harus memiliki kejelasan terhadap wilayahnya karena
perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan bangsa dan memiliki
peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jika ditinjau dari letak geografis
Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh)
negara tetangga, salah satunya dengan Negara Vietnam. Indonesia dan Vietnam
merupakan dua negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki perbatasan secara
langsung di Laut China Selatan tepatnya di Kabupaten Natuna Utara. Penetapan batas
wilayah antara Indonesia-Vietnam khususnya pada perbatasan Zona Ekonomi
Eksklusif banyak menimbulkan konflik karena belum adanya perjanjian yang
mengikat antara Indonesia-Vietnam mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Hal
ini yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang Unilateral Claim Zona Ekonomi
Eksklusif oleh Indonesia-Vietnam dan dampak Hukumnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Selanjutnya di analisis secara Kualitatif.
Hasil penelitian mengenai Unilateral Claim Zona Ekonomi Eksklusif oleh
Indonesia–Vietnam ternyata memberikan dampak hukum bagi kedua negara tersebut
sebab unilateral claim tidak diperkenankan dalam hukum intenasional. Unilateral
claim yang dilakukan Indonesia pada ZEE di laut Natuna Utara ini berdasarkan pasal
46 UNCLOS 1982 mengenai Negara kepulauan dan Indonesia merupakan Negara
kepulauan sehingga dapat menggunakan garis pangkal kepulauandalam penarikan
zona lautnya. Sedangkan klaim Vietnam berdasarkan sejarahnya dan mengklaim
dirinya sebagai negara kepulauan dan juga menggunakan garis pangkal kepulauan.
Sementara jika dilihat konfigurasi geografis negara Vietnam merupakan negara
continental, seharusnya menarik titik terluar dengan menggunakan garis pangkal
normal dan garis pangkal lurus. Penyelesaian sengaketa antara Indonesia dan
Vietnam di laut Natuna Utara dengan cara perundingan yang dilakukan sejak tahun
2010-2019. Dalam pertemuan yang ke-12 kali dengan hasil terakhir yaitu dengan
mulai menyusun pengaturan sementara diwilayah klaim tumpang tindih ZEE di Laut
Natuna Utara sebagai bagian dari upaya menghindarikonflikdan insiden penabrakan
kapal.Sambil menunggu hasil perundingan Indonesia–Vietnam tentang Unilateral
Claim ZEE maka aparat kedua negara berupaya menjalin penguatan komunikasi,
tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Internasional) SI.204 GAI u
SI.204 GAI u1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.204 GAI u
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.204
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Zona Ekonomi Eksklusif
Unilateral
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?