Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan
dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah
satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun
salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah
satu syarat yang tidak dilaksanakan?
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji kedudukan
Pemerintah Negeri Amahai sebagai pemberi hibah. Metode yang digunakan dalam
menganalisis dan mengkaji adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan
hukum yang berasal dari studi kepustakaan dan mengandalkan literatur buku-buku
hukum yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hak atas tanah yang paling
tinggi dan tidak dapat diganggu gugat adalah hak milik atas tanah. Kedudukan
Pemerintah NegeriAmahaisebagaipemberihibah atas hak-hak tanah milik
perorangan adalah sebagai pihak ketiga dan tanggung jawab dalam mengurus
negeri yang dipimpinnya untuk kesejahteraan masyarakat negeri tersebut dengan
persetujuan dari pemilik tanah untuk melakukan hibah dengan ganti kerugian
terhadap tanaman pada tanah yang telah dihibahkan.