Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti Negara
dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai dasar legitimasi sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberagaman karakteristik dan jenis
Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para
pendiri bangsa (founding father) ini untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk
negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu
terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan republik indonesia tetap
memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan masyarakat hukum dan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.1 Dalam perspektif
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dirubah menjadi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diketahui Pemerintahan
Desa di bentuk dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota. Undang-Undang
Desa ini sendiri mengatur mengenai pembentukan. Pengahapusan, dan
penggabungan Desa, dilakukan dengan memperhatikan hak asal-usul prakarsa
masyarakat.2
Penelitian ini merupakan penelitian yurudis Normatif, yakni suatu metode
yang menitik beratkan pada suatu gejala yang terdapat pada peraturan
perundangan dengan menggunakan data kepustakaan guna menjawab isue hukum
yang dihadapi sehingga sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.
Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Keabsahan Penjabat Raja
Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Menurut
Undang-Undang No 6 Tahun 20014.
Jika dikaji berdasarkan aturan normatif yang berlaku dalam Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka dan berdasarkan pada prosedur
yang sebagaiama telah dibahas oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa. Proses penyelenggaraan pemerintahan oleh Herman Latumapina pada
periode 2006 hingga 2011 dinyatakan tidakak sah oleh hukum, karena aturan
perundang-undangan yang berlaku.