Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sistem Data Pokok Pendidikan, disingkat Dapodik telah menjadi satusatuanya acuan dalam pengumpulan data pendidikan di Indonesia, namun
sistem ini tidak efektif penerapannya disebabkan karena beberapa faktor,
seperti letak geografis,tidak semua kecamatan memiliki jaringan internet
yang memadai, sarana transportasi yang terbatas dan iklim yang sewaktuwaktu tidak bersahabat sehingga membuat para kepala sekolah selalu
terlambat dalam melakukan penginputan dapodik sekolahnya. Permasalahan
yang penting untuk dikaji terkait dengan siapa yang bertanggungjawab jika
pelaksanaan sistem Dapodik secara online tidak dapat dilaksanakan secara
tepat ? Apa akibat hukum jika sistem Dapodik secara online pada tingkat
Sekolah Dasar di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak dapat dilaksanakan
secara tepat ?
Jenis penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis
Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian ini adalah setelah diteliti tidak ditemukan dalam
pengaturan, khususnya Permendikbud No. 79/2015 terkait dengan
penanggungjawab pengisian dapodik online dan juga akibat hukum dari
tidak dilakukan pengisian data atau kondisi data yang tidak jelas atau
bahkan tidak tepat pada waktu yang ditentukan tidak nampak dalam
pengaturannya, termasuk pihak/orang yang harus bertanggungjawab
terhadap hal dimaksud.