Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Desa untuk
mengatur, mengontrol, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya
sendiri. Dalam ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 mengatur terkait pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melakukan
pelaporan dan pertanggungjawaban ADD/DD. Namun dalam perkembangannya
pengelolaan dana desa sudah banyak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban oleh pemerintah desa, yang berdampak kepada tindak pidana
korupsi maupun kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun
Bendahara Desa. Untuk itu isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu
bagaimana prosedur pertanggungjawaban Realisasi APBDes? dan apakah akibat
hukum bila laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tidak melalui Camat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Kepala
Desa dalam melakukan laporan pertanggungjawaban APBDes tidak sesuai dengan
prosedur laporan pertanggungjawaban dana desa yang telah diatur dalam Pasal 70
Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selama ini
Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati yang dilakukan
oleh Kepala Desa, laporannya langsung disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanpa melalui
Camat. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 70 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.