Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Lebrina Y Paknianiwewan - Nama Orang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Desa untuk
mengatur, mengontrol, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya
sendiri. Dalam ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 mengatur terkait pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melakukan
pelaporan dan pertanggungjawaban ADD/DD. Namun dalam perkembangannya
pengelolaan dana desa sudah banyak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban oleh pemerintah desa, yang berdampak kepada tindak pidana
korupsi maupun kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun
Bendahara Desa. Untuk itu isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu
bagaimana prosedur pertanggungjawaban Realisasi APBDes? dan apakah akibat
hukum bila laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tidak melalui Camat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Kepala
Desa dalam melakukan laporan pertanggungjawaban APBDes tidak sesuai dengan
prosedur laporan pertanggungjawaban dana desa yang telah diatur dalam Pasal 70
Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selama ini
Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati yang dilakukan
oleh Kepala Desa, laporannya langsung disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanpa melalui
Camat. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 70 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pemerintahan) SH.391 PAK p
SH.391 PAK p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.391 PAK p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.391
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Daftar Pustaka
  • Bab IV
  • Bab III
  • Bab II
  • Bab I
  • Abstrak
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?