Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk
pertanggungjawaban hukum anggota polri yang melakukan penembakan terhadap
masyarakat? Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif dengan sumber
bahan hukum primer dan sekunder kemudian diolah dan dianalisa guna mendapatkan
kejelasan.
Adapun hasil yang didapat adalah tindakan penyalahgunaan senjata api oleh
kepolisian adalah tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan contoh
kasus Penembakan yang telah dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat telah dijelaskan
bahwa Penyebab penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah karena labilnya
emosi seorang aparat yang mengakibatkan tidak profesionalnya anggota kepolisian saat
meminum minuman keras serta kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam
menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya. Pemberian izin pinjam pakai
Senjata Api untuk anggota polisi harus dilakukan secara berkala Sehingga, apabila dalam
kehidupan bermasyarakat anggota polisi terbukti menyalahgunakan izin penggunaan
senjata api baik secara sengaja maupun dalam pengaruh minuman keras (mabuk), maka
anggota polri tersebut harus mendapatkan pemberatan hukuman dalam proses
penegakan hukum