Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif
Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Keputusan Presiden RI No. 87
Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial
Anak, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak
untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa
seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan
seksualitas tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum
terhadap anak korban eksploitasi seksual. anak sebagai korban tindak pidana perlu mendapat
perlindungan sesuai dengan apa yang di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sehingga kedepannya anak tersebut diharapkan mampu melanjutkan
hidupnya seperti anak-anak pada umumnya dan tidak lagi memiliki perasaan bahwa dirinya
adalah korban dari kejahatan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
pendekatan literatur terkait serta peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, Bentuk perlindungan hukum terhadap
anak korban eksploitasi seksual telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Perdailan Pidana Anak, adalah dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses
terhadap pemenuhan hak, anak korban eksploitasi seksual mendapatkan perlindungan hukum
dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitas dan pencegahan. Pelindungan hukum
terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perperktif Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum secara umum bagi
anak sebagai korban kejahatan dan secara khusus bagi anak yang dieksplotasi secara seksual.