Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

baharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yaitu adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan
narkotika.Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Berdasarkan hasil pembahasan
bahwa hakim dalam pertimbangan hukum untuk menerapkan pasal 127 UndangUndang Narkotika masih berperspektif penyalahgunan narkotika sebagai pelaku
kejahatan dan memenjarakan pengguna narkotika.
Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan
Pasal127 terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Untuk menganalisis dan
mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 127 terhadap pelaku
tindak pidana narkotika, mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam
penerapan Pasal 127 terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normatif.Tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis.Sumber bahan hukum yang digunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi
kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan
menggunakan metode kualitatif.
Hakim dalam pertimbangan hukum untuk menerapkan pasal 127 UndangUndang Narkotika masih berperspektif penyalah guna narkotika sebagai pelaku
kejahatan dan memenjarakan pengguna narkotika. Paradigma ini muncul sebagai
konsekuensi dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” adalah bahwa pengguna
narkotika masih dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku
kejahatan, Hendaknya penempatan pencandu dan penyalahguna narkotika di tempattempat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA dan SEJA, penyidik,jaksa, hakim
memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mereka yang telah dinyatakan sebagai
pecandu dan penyalahguna, dipastikan tetap dapat direhabilitasi pasca putusan hakim,
atau setidak-tidaknya menunjukkan adanya kecenderungan hakim akan lebih memilih
rehabilitasi dari pada penjara.