Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan
berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi
200 mil laut yang pengukurannya dimulai dari garis pangkal dan
didasarkan atas hak-hak dan yurisdiksi dari negara pantai serta hak-hak
dan kebebasan dari negara lain yang diatur berdasarkan UNCLOS 1982.
Akan tetapi Konflik yang sering terjadi antar negara-negara di wilayah
ZEE dalam pengelolaan sumber daya kelautan diakibatkan oleh masalah
perbatasan negara. Untuk itu isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini
adalah bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap
pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah perbatasan pada Zona
Ekonomi Eksklusif?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif dengan mengkaji hukum tertulis yang berlaku,
sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa pengelolaan sumber daya
kelautan di wilayah perbatasan pada ZEE mendapat perlindungan hukum
internasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik yang sering terjadi di
wilayah perbatasan antar negara hingga saat ini diakibatkan oleh
pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah ZEE yang dikelola tanpa
izin dari negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Akan
tetapi negara yang melakukan pelanggaran dalam mengelola sumber
daya kelautan di wilayah perbatasan pada ZEE tidak serta merta di tindak
secara sepihak oleh negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah itu.
Karena ada sarana-sarana penyelesaian secara damai yang telah
ditentukan berdasarkan hukum internasional, karena hal ini sesuai
dengan Pasal 1 Ayat (1) Piagam PBB agar kepentingan masing-masing
negara tidak merasa dirugikan.