Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli
Penanda Bagikan

SKRIPSI PERDATA

Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli

Surya B Thaha - Nama Orang;

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat Hal ini
terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) , jual beli hak
atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa maupun
diperkotaan masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan
dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal
tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli pada hal perbuatan
hukum tersebut pembayaran harganya secara tunai, serta sifat dan cirinya
sebagai perbuatan riil dan terang. Perbuatan hukum yang dilakukan menurut
hukum adat masyarakat yang terbatas lingkup personal dan teritorialnya, cukup
dibuatkan akta oleh penjual sendiri dan diketahui oleh kepala desa/ kepala adat.
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif
Berdasarkan hasil penelitian, maka status hukum dan perlindungan
hukum bagi pembeli atas jual beli hak atas tanah pada perjanjian di bawah
tangan, pembeli harus mendapat perlindungan hukum walaupun jual beli hak
atas tanah yang telah bersertifikat karena jual beli tersebut telah memenuhi
syarat-syarat sahnya suatu perjajian sebagaimana diatur dalam pasal 1320
KUHPerdata. maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah berdasarkan
perjanjian dibawah tangan status hukumnya dianggap sah dan wajib untuk
mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang dibelinya, selanjutnya dapat
dilakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat maupun untuk balik
nama atas objek jual beli dimaksud dan pihak Badan Pertanahan Nasional
wajib melakukan pendaftaran terhadap tanah dimaksud


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 CD Skripsi Perdata) SE.710 THA p
SE.710 THA p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.710 THA p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.710
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perjanjian
Bawah Tangan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?