Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat Hal ini
terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) , jual beli hak
atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa maupun
diperkotaan masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan
dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal
tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli pada hal perbuatan
hukum tersebut pembayaran harganya secara tunai, serta sifat dan cirinya
sebagai perbuatan riil dan terang. Perbuatan hukum yang dilakukan menurut
hukum adat masyarakat yang terbatas lingkup personal dan teritorialnya, cukup
dibuatkan akta oleh penjual sendiri dan diketahui oleh kepala desa/ kepala adat.
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif
Berdasarkan hasil penelitian, maka status hukum dan perlindungan
hukum bagi pembeli atas jual beli hak atas tanah pada perjanjian di bawah
tangan, pembeli harus mendapat perlindungan hukum walaupun jual beli hak
atas tanah yang telah bersertifikat karena jual beli tersebut telah memenuhi
syarat-syarat sahnya suatu perjajian sebagaimana diatur dalam pasal 1320
KUHPerdata. maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah berdasarkan
perjanjian dibawah tangan status hukumnya dianggap sah dan wajib untuk
mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang dibelinya, selanjutnya dapat
dilakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat maupun untuk balik
nama atas objek jual beli dimaksud dan pihak Badan Pertanahan Nasional
wajib melakukan pendaftaran terhadap tanah dimaksud