Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama PBB memiliki peranan penting
bagi perdamaian dan keamanan internasional, salah satu tugas dan wewenang Dewan
Keamanan PBB adalah ikut memantau perkembangan Negara-Negara di dunia di
bidang persenjataan khususnya senjata pemusnah masal. Dalam hal ini pengembangan
senjata pemusnah masal, oleh Korea Utara yaitu terkait dengan uji coba nuklir Korea
Utara yang menyebabkan ketegangan di Semenanjung Korea serta Negara-Negara
sekitarnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindakan
Dewan Keamanan PBB terkait dengan fungsinya dalam menegakan sanksi terhadap uji
coba nuklir Korea Utara.
Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif
analisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan
perundang_undangan, serta Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder,
tersier. Pengumpulan dan analisa bahan hukum dianalisis secara kualitatif.
Adapun hasil penulisan ini yaitu dengan dikeluarkanya 11 resolusi terkait
tindakan uji coba nuklir Korea Utara dan resolusi terakhir memberikn sanksi yang ketat
berupa larangan ekspor migas, larangan ekspor mesin industri, serta dimana
pemulangan semua tenaga kerja Korea Utara. Resolusi yang di keluarkan Oleh Dewan
Keamanan PBB terhadap uji coba nuklir Korea Utara memberikan dampak penurunan
pendapatan ekspornya dan terjadi kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat
pembatasan ekspor minyak.