Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perkembangan Hak Asasi Manusia saat ini, mewajibkan masyarakat
internasional untuk tetap menghormatinya sebagai wujud penghormatan terhadap
martabat setiap manusia yang merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan
perdamaian dunia. Hak Asasi Manusia dan Negara pada umumnya tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling terkait dalam hal bagaimana negara dapat
menjamin setiap hak dari rakyatnya agar dapat terpenuhi sebagaimana yang
ditegaskan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
Terlepas dari kepentingan politik dalam negeri maupun kepentingan politik luar
negeri suatu negara, diharapkan agar negara tersebut mampu untuk tetap
mengedepankan Hak Asasi Manusia daripada kepentingan-kepentingan tersebut.
Terlebih lagi apabila ada campur tangan negara lain yang mengakibatkan
terhambatnya pemenuhan Hak Asasi Manusia pada negara tersebut. Hal ini berkaitan
dengan penerapan sanksi embargo ekonomi Amerika kepada Venezuela yang
berdampak terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah
Yuridis Normatif, dengan tipe penelitian Deskriptif, dan pendekatan yang
dipergunakan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penerapan sanksi embargo yang
berdampak terhadap pemenuhan HAM akan dikaji dengan studi kepustakaan dan
dianalisis secara normatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilihat bahwa intervensi
yang dilakukan oleh Amerika kepada Venezuela dengan menggunakan sanksi
embargo berlatarbelakang pada tujuan politik dan bukannya untuk tujuan
kemanusiaan mengakibatkan dampak yang cukup besar untuk pemenuhan HAM di
Venezuela. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai tindakan intervensi
yang diatur oleh hukum internasional dalam pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB
masih belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat internasional sehingga negaranegara dapat menggunakan alasan kemanusiaan untuk kepentingan lainnya yang tentu
saja dapat merugikan masyarakat terkhususnya dalam hal terpenuhinya hak-hak asasi
manusia.