Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat di bawah hukum
internasional dan merupakan salah satu sumber hukum penting dalam masyarakat
internasional, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama
hubungan internasional antar Negara. Permasalahan yang sering dipersoalkan
adalah kelayakan perjanjian internasional tidak tertulis. Mengingat sifatnya yang
tidak begitu jelas dan tidak sama seperti halnya perjanjian tertulis sangat tidak
demokratis. Sebab kedudukannya, secara lisan sudah dapat mengikatkan
negaranya dalam suatu ikatan persetujuan yang berarti tindakan dua orang
tersebut mengikat jutaan warga negaranya tanpa campur tangan dari badan yang
berwenang dari negara tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi
dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan oral agreement dan
pengaruhnya dalam hukum perjanjian internasional dari segi formalitas, perjanjian
tidak tertulis ini jika dibandingkan dengan perjanjian internasional tertulis
memiliki sifat yang kurang formal, kurang jelas dan kurang menjamin kepastian
hukum bagi para pihak, tetapi dapat mengikat sebagai hukum yang derajatnya
sama dengan perjanjian internasional tertulis. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969
Pasal 3 mengakui kekuatan hukum dari perjanjian internasional yang dibuat
secara lisan. Namun demikian pengakuan terhadap perjanjian lisan ini kontradiksi
dengan pasal 102 UN Charter atau Piagam PBB yang mensyaratkan adanya
pendaftaran dan publikasi perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara
kepada Sekretariat Jenderal PBB