Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanganan tindak pidana di laut yang masih
terbatas dikarenakan sistem pengamanan laut termasuk personil serta alutsista yang masih
minim. Mengingat wilayah maritim Indonesia yang luas maka diperlukan kerjasama dari
berbagai instansi terkait pengaman laut agar penanganan tindak pidana di laut dapat
dilaksanakan secara maksimal. Terkait kerja sama antar instansi di bidang kelautan maka
diperlukan suatu aturan agar koordinasi penanganan tindak pidana di laut lebih cepat dan
akurat sehingga berdampak pada kinerja yang meningkat.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kondisi geografis yang
strategis dan kaya akan sumberdaya alam, namun semuanya masih belum dapat dimanfaatkan
secara optimal demi kemakmuran bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut,
mulai dari kesalahan paradigma pembangunan hingga carut marutnya upaya penegakan
hukum kemaritiman. Kendala pemenuhan intrastruktur yang memadai dalam kemaritiman
merupakan kendala utama yang harus diselesaikan pemerintah, karena keberadaan
infrastruktur akan memungkinkan pelayanan yang lebih baik. Persoalan pembenahan sistem
penegakan hukum melalui penguatan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang di laut
akan sangat menunjang bagi terciptanya keselarasan penegakan hukum, sehingga para pelaku
kemaritiman akan mendapatkan kepastian kepada siapa mereka harus menggantungkan
harapannya bila mereka mendapatkan kesulitan di laut
Adapun jenis penelitian ini adalah Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konsep (conceptual approach), sumber bahan hukum adalah bahan hukum
primer,sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, dan
analisa bahan hukum adalah metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa taktik dan teknik penyidikan tindak pidana di
laut harus dilakukan secara terorganisir dengan koordinasi yang baik dari berbagai pihak
yang menangani tindak pidana di laut, diantaranya dari pihak TNI-AL, POLRI/Direktorat
Kepolisian Perairan, Kementrian Perhubungan (DIRJEN HUBLA), Kementrian Kelautan dan
Perikanan (DIRJEN PSDKP), Kementrian Keuangan (DIRJEN BEA CUKAI), dan Bakamla.
Sehingga tercipta hubungan yang saling menunjang tugas dan fungsi masing–masing instansi
dan menciptakan sistem pengamanan kedaulatan negara yang kuat.