Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia

Mariam Soel - Nama Orang;

Indonesia memiliki sumber kekayaan laut yang sangat melimpah, Keadaan ini
diperkuat dengan posisi geografis maritim Indonesia yang menjadi alur pertemuan
arus laut dari Samudra Pasific ke Samudra Hindia maupun sebaliknya, maka wilayah
maritim kaya dengan perikanan. Letak geografis Indonesia yang strategis membuka
peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal. Salah
satu masalah yang muncul adalah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di
Perairan Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa. Pengaturan tentang Ilegal Fishing dalam
hukum nasional Indonesia diatur dalam pasal 71A, 73, 74, 77, 85, 93, dan 94 serta
102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksinya berupa tindakan
adminsitrasi, denda hingga pidana. Sedangkan dalam hukum internasional diatur
dalam Article 60 ayat (3) dan 73 (UNCLOS) 1982. Indonesia diberikan kewenangan
untuk menerapkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap kapal ikan asing yang
melakukan illegal fishing dalam wilayah yurisdiksinya dan memberitahukan secara
resmi kepada Negara bendera, melalui saluran diplomatic yang tepat, tentang
tindakan yang diambil dan setiap hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan terkait
kebijakan penenggelaman kapal ilegal fishing dilakukan sesuai dengan Pasal 69 ayat
(4) dan 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan SEMA
No 1 Tahun 2015.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Internasional) SI.180 SOE p
SI.180 SOE p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.180 SOE p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.180
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penegakan Hukum
Illegal Fishing
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?