Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Indonesia memiliki sumber kekayaan laut yang sangat melimpah, Keadaan ini
diperkuat dengan posisi geografis maritim Indonesia yang menjadi alur pertemuan
arus laut dari Samudra Pasific ke Samudra Hindia maupun sebaliknya, maka wilayah
maritim kaya dengan perikanan. Letak geografis Indonesia yang strategis membuka
peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal. Salah
satu masalah yang muncul adalah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di
Perairan Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa. Pengaturan tentang Ilegal Fishing dalam
hukum nasional Indonesia diatur dalam pasal 71A, 73, 74, 77, 85, 93, dan 94 serta
102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksinya berupa tindakan
adminsitrasi, denda hingga pidana. Sedangkan dalam hukum internasional diatur
dalam Article 60 ayat (3) dan 73 (UNCLOS) 1982. Indonesia diberikan kewenangan
untuk menerapkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap kapal ikan asing yang
melakukan illegal fishing dalam wilayah yurisdiksinya dan memberitahukan secara
resmi kepada Negara bendera, melalui saluran diplomatic yang tepat, tentang
tindakan yang diambil dan setiap hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan terkait
kebijakan penenggelaman kapal ilegal fishing dilakukan sesuai dengan Pasal 69 ayat
(4) dan 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan SEMA
No 1 Tahun 2015.