Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan administrasi yang terdiri dari unsur perjabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan ojek keputusan, yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya sesuai dengan jenis unsur dalam syarat sahnya keputusan yang tidak terpenuhi. Bupati Maluku Barat Daya mengeluarkan keputusan administrasi yang memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil dari tugas tambahannya sebagai kepala Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa apakah keputusan Bupati Maluku Barat Daya tersebut memenuhi syarat sahnya keputusan dan akibat hukumnya.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, lalu disinkronkan dengan konsep dan prinsip hukum yang dipelajari untuk dianalisis secara normatif untuk menjawab isu hukum yang dikaji bertumpu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini adalah keputusan Bupati Maluku Barat Daya tersebut tidak memenuhi syarat sahnya keputusan dari unsur prosedur dan substansi sehingga keputusan tersebut berpotensi batal atau dibatalkan dengan akibat hukumnya tidak mengikat sejak saat dibatalkan.