Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dengan ditentukannya 3 ALKI maka seluruh kapal asing yang akan melintasi kepulauan Indonesia, menggunakan hak-haknya dalam pelayaran ALKI (archipelagic sea lane passage) maka tidak dibolehkan untuk melalui semua jalur pelayaran yang ada di Indonesia, dan hanya diperkenankan melawati jalur yang ditentukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Di Wilayah ALKI III. Jenis Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Nomatif yaitu pendekatan studi pada peristiwa hukum yang peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Alur laut yang ditetapkan sebagai hak alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran yang dapat dimanfaatkan oleh kapal asing di atas laut untuk dilaksanakan pelayaran damai secara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran internasional dapat terselanggara secara terus menerus, cepat dan dengan tidak terhalang di Perairan Teritorial Indonesia. Pelanggaran di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia pada umumnya berkaitan dengan hak lintas kapal-kapal asing, yaitu hak lintas damai maupun hak lintas alur kepulauan, yang berupa pelanggaran larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.
Dengan sering terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing di wilayah ALKI III, sering tumpang tindih pengawasan antara instansi terkait maka pemerintah Indonesia perlu membuat lembaga perikanan laut yang baru guna menanggulangi pelanggaran di wilayah ALKI. kewenangannya sering tumpang tindih antara Pengawas Perikanan, pemerintah Indonesia perlu membuat lembaga pengamanan laut yang baru guna untuk penanggulangan pelanggaran di Wilayah ALKI