Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah dati dikota Ambon provinsi Maluku kini menjadi masalah yang cukup serius karena banyak sekali tanah dati yang telah dijual atau dialihkan fungsinya menjadi tanah milik privat atau tanah perorangan tanpa melewati mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum adat yang berlaku di kota ambon atau Maluku pada umumnya. Hal ini tentu berdampak pada pergeseran nilai nilai adat karena tanah merupakan bagian terpenting dari kesahkralan akan nilai adat istiadat tersebut. Oleh sebab itu BPN terkhusunya kota ambon seharusnya berhati-hati dalam mengambil langkah pemerintahan dalam bentuk keputusan tata usaha Negara sebagai sertifikat hak milik diatas tanah dati kepada perorangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah Sertifikat Hak Milik dapat diterbitkan diatas tanah dati dan apakah dampak hukumnya jika penerbitannya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah di kota Ambon terkhususnya sudah banyak terjadi dan bahkan tanah dati sudah dialihkan fungsinya menjadi tempat pemukiman dan menjadi hak milik pribadi, namun ada banyak sertifikat hak milik juga yang diterbitkan oleh Pejabat tata usaha Negara dalam hal ini kepala kantor Badan Pertanahan Nasional yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum setempat, oleh sebab itu SHM tersebut harus dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.