Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dengan perkembangan zaman prostitusi melalui internet ini membuat para pelaku dan penikmat prostitusi semakin mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Bermula dari perkenalan, saling tukar nomer telepon hingga ketahap kesepakatan harga. Dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), pengguna jasa pekerja seks komersial menjadi titik terjadinya praktek prositusi. Salah satu motif kejahatan yang akhir-akhir ini sedang ramai dan mengkhawatirkan orang banyak yaitu prostitusi online.
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Analisis bahan hukum diperoleh dan diklasifikasi secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KUHP saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi. KUHP hanya memiliki pasal yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pengaturan mengenai prostitusi lebih lanjut dapat ditemukan di dalam Peraturan Daerah di masing-masing daerah.