Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing sering dilakukan oleh kepolisian, padahal ada knalpot racing yang diberikan izin penggunaannya oleh dinas perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Mentri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka isu hukum yang diangkat penulis dalam penulisan ini adalah apakah kepolisian berwewenang menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan apakah prosedur penertiban sepeda motor yang menggunakan knalpot racing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyita Knalpot Racing milik pengendara sepeda motor, akan tetapi yang harus diperiksa dan disita oleh Polri adalah surat tanda coba kendaraan bermotor, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan. Sebab didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan yang mempunyai wewenang untuk menguji persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Prosedur penertiban sepeda motor yang menggunakan knalpot racing tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 serta bukan merupakan wewenang Kepolisian