Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keabsahan Penertiban Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Racing oleh Kepolisian
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Keabsahan Penertiban Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Racing oleh Kepolisian

Axel Nirahua - Nama Orang;

Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing sering dilakukan oleh kepolisian, padahal ada knalpot racing yang diberikan izin penggunaannya oleh dinas perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Mentri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka isu hukum yang diangkat penulis dalam penulisan ini adalah apakah kepolisian berwewenang menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan apakah prosedur penertiban sepeda motor yang menggunakan knalpot racing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyita Knalpot Racing milik pengendara sepeda motor, akan tetapi yang harus diperiksa dan disita oleh Polri adalah surat tanda coba kendaraan bermotor, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan. Sebab didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan yang mempunyai wewenang untuk menguji persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Prosedur penertiban sepeda motor yang menggunakan knalpot racing tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 serta bukan merupakan wewenang Kepolisian


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pemerintahan) SH.380 NIR k
SH.380 NIR k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.380 NIR k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.380
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?