Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

APIP sebagai Aparat Pengawasan Interenal Pemerintah dalam ppengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mena hasil pemeriksaan dapat dipakai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat. BPK dan APIP sebagai lembaga internal dan eksternal dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah senantiasa bersinergi dimana BPK selalu mengunakan hasil pemeriksaan APIP dalam pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Kabupaten Kepulauan Aru, BPK diberikan alternative dalam kewenangannya untuk menggunakan hasil pengawasan APIP ataukah tidak menggunakan hasil pengawasan APIP, namun sebaliknya APIP sebagai lembaga internal wajib mendukung rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian internal, karena temuan BPK dalam bentuk rekomendasi berdampak hukum lain yaitu tindak pidana terhadap penyelenggara pemerintah di pusat maupun di daerah.