Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hak negara dalam hal eksplorasi serta eksploitasi sumber daya laut yang diatur dalam hukum internasional memiliki risiko konflik kepentigan antar negara yang cukup tinggi. Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional yang dikenal dengan Traditional Fishing Rights sebagai bentuk implementasi hak tersebut secara eksis terus dilakukan walaupun dalam rezim hukum laut UNCLOS 1982 pengaturannya sangat terbatas dan dikembalikan pada suatu proses diplomatik berupa pembuatan perjanjian bilateral antar negara agar dapat diatur sedemikian. Pada prinsipnya dengan adanya keterbatasan tersebut maka isu kedaulatan negara makin menguat dengan fakta di lapangan yakni terjadinya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan nelayan tradisional Cina di lepas pantai Kepulauan Natuna yang diklaim merupakan wilayah teritorialnya sehingga mereka dengan bebas melakukan Traditional Fishing Rights walaupun hal tersebut belum disepakati dan diatur dalam suatu perjanjian bilateral sehingga merupakan suatu tindakan ilegal. Hal inilah yang kemudian mendasari lahirnya keinginan penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang urgensi perjanjian bilateral indonesia-cina traditional fishing rights.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang urgensi perjanjian bilateral indonesia-cina traditional fishing rights.
Urgensi perjanjian internasional Indonesia-Cina mengenai Traditional Fishing Rights yang diatur secara sempit dalam UNCLOS 1982 merupakan suatu hal yang mendesak atau urjen dan berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara sehingga membutuhkan suatu perjanjian bilateral yang menjadi penyanggah bagi praktek Traditional Fishing Rights yang tidak mempunyai landasan normatif. Oleh karena itu, dengan keadaan yang mendesak maka pelaksanaan Traditional Fishing Right sebagaimana dimaksudkan dapat dilaksanakan oleh kedua negara dengan mengacu pada ketentuan dan syarat dengan didasarkan pada perjanjian Bilateral tersebut.