Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata – mata karena Ia adalah manusia. Hak ini juga melekat pada diri perempuan yang adalah manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan pria, bahkan dalam bidang politik tanpa ada diskriminasi. Convention on the Political rights of women 1953 di buat untuk melindungi hak politik kaum perempuan, Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi ini dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958. Pasal 3 Convention On The Political Rights Of Women 1953, mengatakan “Perempuan hendaknya diberi hak memegang jabatan umum dan melakukan semua fungsi umum, yang dibentuk dengan hukum nasional, dengan persyaratan yang sma dengan pria, tanpa diskriminasi”
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelususran terhadap perturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis serta sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum, primer, sekunder, tersier .
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi hak – hak politik perempuan di Indonesia berdasarkan Convention on the Political Rights Of Women 1953 belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Negara Indonesia, kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, menyampingkan kehidupan sosial budaya dan persoalan perempuan. Harus ada sanksi hukum yang tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditetapkan.