Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung, namun dalam pelaksanaanya menimbulkan persoalan-persoalan, salah satunya yang ingin dikaji dalam penulisan ini yaitu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Benjina.
Permasalah dalam penulisan ini yaitu apakah pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Benjina telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan apa akibat hukum pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa jika tidak sesuai dengan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Yuridis Normatif dengan pendekatan secara konseptual dan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskriptif.
Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Benjina telah dilaksanakan secara maksimal oleh kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahkan telah disesuaikan dalam aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Serta akibat hukum pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu pemerintah dan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa, dan jika terindikasi ada oknum kepala desa dan/atau perangkat desa yang melakukan pelanggaran maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, selain itu apabilasanksi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.