Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Benjina

Albert P Fenjalang - Nama Orang;

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung, namun dalam pelaksanaanya menimbulkan persoalan-persoalan, salah satunya yang ingin dikaji dalam penulisan ini yaitu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Benjina.
Permasalah dalam penulisan ini yaitu apakah pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Benjina telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan apa akibat hukum pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa jika tidak sesuai dengan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Yuridis Normatif dengan pendekatan secara konseptual dan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskriptif.
Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Benjina telah dilaksanakan secara maksimal oleh kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahkan telah disesuaikan dalam aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Serta akibat hukum pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu pemerintah dan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa, dan jika terindikasi ada oknum kepala desa dan/atau perangkat desa yang melakukan pelanggaran maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, selain itu apabilasanksi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pemerintahan) SH.378 FEN k
SH.378 FEN k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.378 FEN k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.378
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?