Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Oleh Pemerintah Republik Indonesia (Studi United Nations Convention Against Corruption)
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Oleh Pemerintah Republik Indonesia (Studi United Nations Convention Against Corruption)

Juni A S Kolelupun - Nama Orang;

Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang dan tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional sehingga terbentuklah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia. UNCAC dibentuk untuk membantu negara mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara-negara maju dengan menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada dalam UNCAC. Untuk itu permasalahan yang diteliti adalah dapatkah aparat penegak hukum melakukan perampasan kekayaan hasil kejahatan korupsi dan terpidana korupsi yang berada di luar negeri, Apakah mekanisme perampasan kekayaan hasil kejahatan korupsi terpidana korupsi di luar negeri telah diatur secara jelas berdasarkan United Nations Convention Against Corruption. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian “Yuridis Normatif” dengan pendekatan masalah yakni perundang-undangan, kasus dan historis. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa UNCAC sangat penting untuk diimplementasi dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam memaksimalkan upaya pengembalian aset negara. Lahirnya Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat upaya penanggulangan tindak pidana korupsi semakin diperketat. Kemudian ditandatanganinya UNTOC, 2000 dan UNCAC, 2003 menimbulkan konsekuensi untuk dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (4 CD Skripsi Pidana) SP.1326 KOL p
SP.1326 KOL p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1326 KOL p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1326
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Korupsi
Perampasan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?