Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-PK/2018/PN.Amb dengan terpidana Reonald Silooy yang mana kronologis Peristiwa Reonaldo Silooy berdasarkan surat keputusuan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, pada bulan Juni 2015, bertempat di Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan, Desa Piru kecamatan Piru bahwa pada tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada pada Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900 (lima puluh dua miliard seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu) bahwa sesuai dengan surat keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 412.2-311 tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran 2015 bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa namun dalam putusan hakim tidak memperhatikan secara saksama alat bukti persidangan sehingga menjatuhkan hukuman tidak sesuai fakta persidangan.
Penelitian ini merupakan penelitian YuridisNormatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konsepsual. Tipepenulisan yang digunakanadalahbersifatdeskritifanalisis, Bahanhukum yang digunakandalampenelitianiniadalahbahanhukum primer dansekunder, Teknikpengumpulanbahanhukum yang digunakanolehpenulisadalahstudikepustakaan.
Hasil penelitian ini,adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb. tidak sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Reonaldo Silooy tidak memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.