Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam Hukum Internasional, suatu instrumen hukum internasional dapat diterima dan berlaku sebagai hukum nasional apabila suatu negara meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional, seperti halnya instrumen Hukum HAM internasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam suatu negara karena hasil ratifikasinya mengikat negara peratifikasi. Dalam prakteknya, masalah pelanggaran HAM berat yang dialami oleh etnis rohingya di Myanmar sulit untuk diselesaikan karena Mynamar merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi instrumen Hukum HAM internasional sehingga negara tersebut tidak terikat pada aturan Hukum HAM internasional yang ada. Untuk memecahkan masalah tersebut, Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan suatu resolusi dimana di dalamnya berisi norma dasar HAM yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dialami etnis rohingya. Hal inilah yang kemudian mendasari lahirnya keinginan penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang bagaimana Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB.
Penerapan Norma HAM dalam resolusi Majelis Umum PBB menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM etnis rohingya di Myanmar karena di dalamnya berisi norma dasar HAM yang menegaskan bahwa HAM secara substansional merupakan milik seorang individu yang tidak bisa dicabut atau dilepaskan begitu saja dan hal tersebut juga berlaku bagi etnis rohingya di Myanmar. Selain itu, resolusi itu sendiri berguna untuk memberikan tekanan baik secara hukum, politik, maupun moral terhadap Myanmar agar dapat membuat jera sehingga Myanmar dapat menghentikan kekerasan dan pelanggaran terhadap etnis rohingya